Di seluruh Papua, Auditor Badan Pemeriksa Keuangan datang atau didatangi pejabat daerah untuk menyogok agar BPK keluarkan sebuah surat yang bernama “ telah selesai melakukan pemaksaan” sekali lagi surat itu bernama “telah selesa melakukan pemeriksaan” padahal BPK tidak pernah periksa dan tidak pernah ada realisasi. Akibatnya semua rakyat Papua ini heran kenapa hampir semua kabupaten di Papua tiap tahun dapat predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) merampok uang rakyat dalam jumlah yang besar tanpa pembangunan fisik. Aktor Intelektualnya (gurunya) itu pejabat non Papua.
Kalau boleh saya jujur “apa adanya”, maka Rumah Sakit di Papua sudah dicap sebagai “tempat kematian” bukan tempat persemaian manusia, bukan tempat kehidupan, apalagi rumah sakit pemerintah termasuk milik Kepoisian, sekarang rakyat Papua sudah mulai curiga rumah sakit swasta sekalipun milik gereja. Orang Papua sangat takut ke rumah sakit, mereka Lebih memilih pengobatan alami. Telah lama rumah sakit dicurigai orang Papua sebagai tempat pembersihan etnis Papua (etnic cleansing), rata-rata ibu muda yang pernah masuk rumah sakit saat hamil atau melahirkan selanjutnya tidak bisa melahirkan, ada juga ibu yang disuntik kesuburan tanpa persetujuan suami dan dirinya (mungkin ditanya saat mengalami kontraksi kesakitan saat melahirkan) sehingga tanpa sadar meng”iya” kan agar disuntik kesuburan.
BACA JUGA : INDUSTRI BIR DIHANCURKAN, DIGANTI SEBUAH MASJID
Memang rata-rata tampilan fisik bangunan dan di dalam rumah sakit sangat “buluk” bahkan waktu saya dan Manager Nasution mantan Komnas HAM sekarang di LPSK melihat langsung air Kran di rumah sakit dok 2, RS satu nomor 1 se tanah Papua mati seminggu. Padahal air itu vital, air kehidupan tanpa air manusia pasti mati, apalagi di rumah sakit. Memang di dunia ini tenaga medis dan para medis itu istimewa/ mereka wakil Tuhan di dunia tetapi untuk Papua tentu penilaian berbeda.
Jangankan rumah sakit, orang Papua hari ini sudah kehilangan respek kepada Romo, pendeta apalagi Kiai, telah lama suara kenabian hilang di tanah Papua Melanesia. Gereja menjadi alat penguasa, menjadi alat milik klik-klik misterius. Hambah Tuhan yang membela orang Papua mati mendadak, di daerah pedalaman berhadapan dengan laras senjata.
Tidak ada hukum negara di Papua, tidak ada keadilan Dihadapan hukum bagi orang Papua. Keadilan hanya berlaku bagi mereka yang pendatang kecuali orang Papua membayar “sogok” hakim. Orang Papua yang pejabat begitu saja muda dan cepat dapat kuputusan pengadilan dan salinan keputusan hanya dalam hitungan hari, sementara orang Papua yang kecil dan miskin begitu sulitnya mendapat keadilan. Hampir 58’tahun pengadilan menghukum orang non Papua atau aparat kepolisian (belum pernah saya lihat dan baca dokumen) seorang anggota polisi yang dipenjara karena menyiksa dan membunuh di luar pengadilan (Extra Judicial Killing) dan selalu mendapat sorotan dunia.
Posting Komentar