• BACA JUGA : SEORANG KAKEK DIVONIS 14 BULAN PENJARA KARENA MELAWAN PENCURI

Lalu bagaimana jika itu terjadi kepada kita ?

Apa yang kita lakukan ketika kasus yang sudah kita laporkan kepada pihak berwajib DIABAIKAN ??

Ada upaya Hukum yang dapat diterapkan apabila laporan perkara kita diabaikan oleh polisi :

1. Pastikan kita sebagai pelapor telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), lalu tanyakan nama penyidik kasus yang sudah dilaporkan,

Merujuk Pasal 13 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (“Perkap 6/2019”), penyidikan dilakukan dengan dasar: Laporan polisi; dan Surat Perintah Penyidikan.

Setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan, dibuat SPDP. SPDP dikirimkan kepada penuntut umum, korban/pelapor, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan.

• BACA JUGA : HUKUMAN BAGI YANG JUAL MIRAS DI DEKAT MASJID, SEKOLAH DAN RUMAH SAKIT

Selain itu, sebagai pelapor kami sarankan Anda untuk mengetahui benar nama penyidik pada instansi kepolisian terkait yang ditugaskan untuk menyidik perkara Anda. Sebab tidak semua anggota polisi pada instansi kepolisian terkait menangani perkara Anda.

2. Jika perkara yang sudah kita laporkan tidak ada perkembangan atau kita tidak diberitahu perkembangan erhadap kasus yang telah kita laporkan, kita bisa meminta Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), 

Dasar hukum terkait perolehan SP2HP antara lain diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan (“Perkap 21/2011”), yang menyebutkan bahwa penyampaian informasi penyidikan yang dilakukan melalui surat, diberikan dalam bentuk SP2HP kepada pelapor/pengadu atau keluarga.

Pihak Badan Reserse Kriminal Polri juga memberikan kemudahan dan transparansi bagi masyarakat melalui laman Layanan SP2HP Online. Melalui situs ini, pihak pelapor/pengadu dapat mengetahui dan mengakses SP2HP secara online dengan memasukan data berupa:

• nomor LP;
• nama lengkap pelapor;
• tanggal lahir pelapor.

Oleh karena itu untuk mengetahui perkembangan proses penyidikan yang sedang berlangsung, pihak pelapor dapat mengajukan permohonan untuk dapat diberikan SP2HP kepada pihak kepolisian terkait atau mengaksesnya secara online.

Apabila laporan polisi yang telah Anda buat ternyata telah dihentikan penyidikannya dan Anda merasa keberatan, Anda dapat mengajukan permohonan praperadilan kepada ketua pengadilan negeri setempat.

Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 80 KUHAP yang selengkapnya berbunyi:

Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

• BACA JUGA : KITA BISA PIDANAKAN PEMABUK, INI PASAL - PASALNYA

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 kemudian menegaskan bahwa frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” yang dimaksud termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan (hal. 36).

sumber : hukumonline.com